Tak hanya menjatuhkan hukuman penjara dan denda, Majelis Hakim juga menetapkan sejumlah aset milik terdakwa untuk dirampas negara. Aset tersebut meliputi tanah, bangunan, hingga kendaraan mewah, di antaranya Toyota Land Cruiser 300, Mercedes-Benz C300 AMG Line, Porsche Boxster, serta sepeda motor Ducati V4R 1000cc.
“Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mentransfer, membelanjakan, membayarkan, dan melakukan perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp250 juta”
Demikian bunyi amar putusan Nomor 268/Pid.Sus/2026/PN Mre yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis (5/11/2026), di Gedung Pengadilan Negeri Muara Enim.
Perkara TPPU tersebut berkaitan dengan aktivitas penambangan batu bara tanpa izin yang dilakukan terdakwa di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mulai merintis kegiatan penambangan sejak Agustus 2021 dengan memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 10.000 meter persegi atau sekitar satu hektare.
“Dari kegiatan penambangan tersebut, batu bara dijual dengan harga sekitar Rp175 ribu hingga Rp225 ribu. Pada tahun 2023, kegiatan penambangan bahkan mampu menghasilkan sekitar 10 sampai 20 mobil batu bara per hari. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian transaksi keuangan yang diperiksa dalam perkara TPPU ini”, ujar Majelis Hakim.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa salah satu rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pembeli batu bara adalah rekening Bank BCA atas nama Dewa Thomas.
Rekening tersebut tercatat menerima sedikitnya 21 kali transaksi selama periode Januari 2022 hingga Mei 2024 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,11 miliar. Selain itu, rekening yang sama juga menerima transfer berulang dari rekening atas nama terdakwa sejak Maret 2022 hingga Mei 2024 dengan total lebih dari Rp15 miliar.
Dana yang diduga berasal dari aktivitas penambangan ilegal tersebut kemudian digunakan untuk membeli berbagai aset bernilai tinggi, mulai dari tanah dan bangunan hingga sejumlah kendaraan bermotor mewah.
“Di antaranya mobil Toyota Land Cruiser 300, Mercedes-Benz C300 AMG Line, Porsche Boxster, dan sepeda motor Ducati V4R 1000cc yang dibeli dengan harga Rp800 juta”, ungkap Majelis Hakim dalam putusan.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa yang mengalihkan dan menggunakan keuntungan dari kegiatan penambangan ilegal seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah telah mempersulit penelusuran asal-usul kekayaan tersebut.
Hal itu menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana.
“Perbuatan Terdakwa yang mengalihkan dan menggunakan hasil keuntungan dari kegiatan tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah semakin mempersulit penelusuran terhadap asal-usul hasil tindak pidana dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan”, demikian pertimbangan Majelis Hakim.
Terhadap sejumlah aset yang diperiksa dalam perkara tersebut, Majelis Hakim melakukan penilaian berdasarkan keterkaitannya dengan hasil tindak pidana.
Beberapa aset berupa bidang tanah dan bangunan, mobil Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz C300 AMG Line, Porsche Boxster, Honda HR-V, serta sejumlah sepeda motor, termasuk Ducati V4R 1000cc dan Yamaha R1M 1000cc, dinyatakan sebagai hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan untuk dirampas bagi negara.
“Yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara”, demikian pertimbangan Majelis Hakim mengenai status barang bukti tersebut.
Sementara itu, terhadap satu unit sepeda motor Kawasaki ZX25R, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.
Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan.
Hal yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa yang mempersulit penelusuran asal-usul hasil tindak pidana serta riwayat hukuman pada tahun 2025 dalam perkara penambangan tanpa izin.
Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya.
Usai pembacaan putusan, baik terdakwa melalui penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan masih pikir-pikir terhadap vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. *
