Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi belanja pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Empat Lawang, Arifa’i, saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang.
Dalam kesempatan itu, Arifa’i mengapresiasi berbagai pandangan, kritik, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, masukan dari pihak legislatif merupakan bagian penting dalam memastikan arah pembangunan daerah dan kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Kami memandang berbagai pandangan dan masukan tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam membangun Kabupaten Empat Lawang serta menyejahterakan masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen administrasi pemerintahan, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, seluruh masukan DPRD diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan selanjutnya, khususnya dalam menentukan program prioritas dan alokasi anggaran agar tepat sasaran.
"Kami berharap seluruh saran dan masukan dari fraksi-fraksi dewan dapat menjadi bahan dalam pembahasan selanjutnya, sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat, terarah, dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta masyarakat Kabupaten Empat Lawang," tambahnya.
Selain Raperda APBD 2027, rapat paripurna tersebut juga membahas jawaban eksekutif terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Arifa’i turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui kedua Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Empat Lawang, Darli, mengatakan bahwa pembahasan kedua Raperda tersebut selanjutnya akan dilakukan secara bersama-sama antara pihak legislatif dan eksekutif.
Pembahasan dijadwalkan berlangsung mulai 13 hingga 19 November 2026. Setelah tahapan tersebut selesai, DPRD akan kembali menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Khusus (Pansus).
"Saya persilakan untuk melakukan pembahasan mulai tanggal 13 November hingga 19 November 2026. Selanjutnya, kita akan kembali bertemu dalam rapat paripurna untuk mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Khusus (Pansus) terhadap kedua Raperda tersebut," jelasnya. *
