Pelaporan yang terlambat dapat menyebabkan data kependudukan tidak akurat hingga memicu persoalan administrasi, termasuk munculnya tagihan iuran BPJS Kesehatan.
Kepala Disdukcapil Empat Lawang, Idul Adha, mengatakan masih banyak keluarga yang baru mengurus akta kematian ketika membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan administrasi tertentu.
“Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya akta kematian. Biasanya dokumen baru diurus ketika ada keperluan administrasi tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, kematian anggota keluarga yang belum dilaporkan dapat menyebabkan nama almarhum masih tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) maupun data administrasi kependudukan lainnya.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri. Apabila status kepesertaan belum diperbarui, tagihan iuran berpotensi tetap muncul sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Disdukcapil Empat Lawang mengimbau masyarakat agar tidak menunda pelaporan kematian anggota keluarga. Langkah tersebut penting untuk memastikan data kependudukan tetap akurat sekaligus menghindari persoalan administrasi di kemudian hari.
Dalam pengurusan akta kematian, keluarga perlu menyiapkan Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan kematian dari rumah sakit, dokter, atau pemerintah desa sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, bagi keluarga yang mengalami peristiwa kematian di rumah, pelaporan dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa atau kelurahan untuk melengkapi persyaratan administrasi.
Disdukcapil berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan kematian agar data kependudukan tetap tertib dan berbagai urusan administrasi keluarga dapat berjalan dengan lancar. *
