Sebanyak 15 saksi dihadirkan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (29/10/2026).
Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti tersebut menghadirkan saksi-saksi dari pihak penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, Muhammad Reza Revaldy. Perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muratara.
Terdakwa Lukman menjalani persidangan dengan didampingi empat penasihat hukum, yakni Edi Ariansyah, Rahmad Hartoyo, M Arya Aditya, dan Sumardi.
Persidangan dipimpin Hakim Ketua Ali Murdiat, didampingi hakim anggota H Wahyu Agus Susanto dan Reni Purba. Sementara itu, Ahmad Irfansyah bertugas sebagai panitera pengganti.
Dalam persidangan tersebut, terungkap keterangan mengenai dugaan instruksi dari Kepala BKPSDM bahwa ASN yang hendak mengajukan kenaikan pangkat maupun alih jenjang harus terlebih dahulu menemui kepala BKPSDM.
Selain itu, ASN juga disebut harus menyiapkan sejumlah uang agar berkas pengajuan kenaikan pangkat mereka dapat diproses.
Mendengar keterangan tersebut, majelis hakim mengingatkan para saksi yang merupakan jajaran BKPSDM agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana pungli.
"Apabila ada peristiwa pidana (pungli) segera laporkan, karena di dalam penegakan hukum kita (APH) juga butuh dukungan dari kawan-kawan (BKPSDM)," kata majelis hakim, Kamis.
Setelah pemeriksaan saksi dan barang bukti selesai, majelis hakim memutuskan menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis (5/11/2026).
"Sidang dilanjutkan kembali pada Kamis 5 November 2026)," ujarnya.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Lubuklinggau, Armein Ramdhani, menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Pasal yang mengatur perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya," katanya, Kamis (29/10/2026).
Armein menambahkan, majelis hakim menunda persidangan setelah seluruh agenda pemeriksaan saksi dan barang bukti selesai dilaksanakan.
"Agenda persidangan berikutnya masih berupa pemeriksaan saksi-saksi beserta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPSDM Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, berinisial L, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan aparat kepolisian. L diduga melakukan pungli terhadap sejumlah ASN yang mengurus kenaikan pangkat.
OTT tersebut berlangsung di Kantor BKPSDM Kabupaten Muratara pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 14.40 WIB.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan Kepala BKPSDM Muratara beserta uang tunai sebesar Rp5 juta yang ditemukan di dalam tas miliknya.
Selain itu, polisi juga menemukan sebuah amplop putih berisi uang Rp500 ribu serta daftar nama ASN yang diduga memberikan uang untuk mengurus berkas kenaikan pangkat. Barang-barang tersebut ditemukan di dalam tas milik salah seorang staf BKPSDM Muratara berinisial Z. *
